Lomba Mewarnai Slideshow: Ulam’s trip to Semarang was created with TripAdvisor TripWow!
Sabtu, 29 Desember 2012
Rabu, 26 Desember 2012
Senin, 12 November 2012
KEMBANGKAN BORDIR KUDUS SEBAGAI BAGIAN DARI DESA WISATA
Kutipan Oleh Klaster Pariwisata Kudus - Kerajinan bordir di Kudus, sebenarnya sudah dikenal sejak sebelum Indonesia merdeka, tetapi Baru sebatas PADA mengisi waktu luang. Kemudian sejak Mutasi 1.970 Berkembang PESAT menjadi industri Rumah Tangga Dan umumnya KBLI Company 's name di Kudus Kulon Yang dikenal sebagai klien untuk membuka posisi orangutan kaya, pedagang sukses Dan Pengusaha ROKOK.Sampai menjelang Akhir Mei inisial, Pengusaha bordir Yang umumnya bermain di kelas Atas Masih Tetap BERDIRI tegak, karena konsumennya memang Kalangan Menengah Atas. Sedang perajin bordir di Desa Padurenan Kecamatan Gebog, 7 kilometer Utara Pusat pemerintahan Kabupaten Kudus, tergolong pemain Baru. Bahasa Dari sekitar 100 perajin, hanya 30 persen khususnya Yang Berkala Besar. Selebihnya Kecil Dan Menengah. Selain dikenal sebagai Pusat kerajinan bordir, di desa inisial JUGA banyak dijumpai Company 's name konveksi Yang bahasa Dari Segi JUMLAH pengusahanya lebih banyak, sehingga Bila ditotal Artikel Baru Pengusaha bordir, mencapai lebih 200 bahasa Dari Pengusaha / unit kas. Kehadiran Company 's name bordir Dan konveksi di Desa Padurenan Yang berbatasan wilayah Kabupaten Jepara Artikel Baru, Serta Mampu bertahan di SAAT terpuruknya industri Besar, Menengah Dan Kecil, menjadikan Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang, Bank Jateng, Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jateng, Lembaga Konsultan Swisscontact, PT Pertamina Dan pemerintah Kabupaten Kudus, Bersama-sama turun-Tangan menjadikan desa inisial menjadi desa produktif klaster wisata yang bordir Dan konveksi. * Menurut Bupati Kudus, Musthofa, Dalam, APBD 2009, 7 satuan Koperasi Karyawan Bhakti Samudera perangkat Daerah Dan pemerintah Kecamatan Gebog telah mengalokasikan dana Rp 1, 1 26 Miliar untuk menunjang terwujudnya klaster bordir Dan konveksi. Bila Sarana Dan prasarana nihil telah direalisasi, Maka langkah Yang ditempuh Pemkab Kudus, adalah mengajak mampir segenap peziarah Dan Yang wisatawan berkunjung Ke komplek masjid Menara Dan Makam Sunan Kudus, Serta komplek Makam Sunan Muria masjid. Rute Perjalanan mereka kitd belokkan se SAAT Ke Desa Padurenan. "Begitu pula Acute ADA wisatawan Dan Tamu pemerintah kabupaten Yang mengunjungi Kudus, Akan kitd ajak mampir. Tentu Yang dibidik mereka mau membeli aneka Produk Yang dihasilkan Warga desa setempat, khususnya kerajinan bordir Dan kon veksi," tutur Musthofa. desainer Kondang, Ramli Yang Sempat menggelar peragaan busana di pendopo Kabupaten Kudus Dan PELATIHAN PADA perajin bordir-konveksi di RUANG pertemuan vehicles pemerintah desa Padurenan, menyatakan dukungannya adanya klaster nihil. Namun Illustrasi perbincangan Artikel Baru, melalui TELEPON selulernya, Rabu Malam (27/5) Ramli mengingatkan, agar perajin memproduksi aneka hormone hormon Produk bordir maupun konveksi, sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak Sehat antar perajin / Pengusaha. "Selain ITU JUGA pembeli disuguhkan banyak pilihan, apalagi pilihan terbaik Yang mengikuti tren Masa PENGHASILAN INI Bakal Ulasan Sangat menarik,." Ujar Ramli. Miftah Dan Aswan, Pengusaha bordir kelas Menengah Kecil, menyatakan SIAP untuk mensukseskan klaster wisata yang bordir Dan konveksi Selain telah memperoleh berbagai PELATIHAN-bentuk seperti Manajemen Company 's name, kualitas Produk, pemasaran, desain."Kami mendapat JUGA mendapatkan bantuan modal bahasa Dari Bank Jateng maupun penyandang dana Lain Selain ITU Kami berharap koperasi bordir Dan konveksi JUGA segera diwujudkan Salah Satu manfaatnya untuk penyediaan BAHAN baku, sehingga daftar harga belinya lebih murah Cara,.." Tuturnya.Sumber: kompa-dot-dot -com
Senin, 05 November 2012
KABUPATEN KUDUS
Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Hektare. Jumlah penduduk kabupaten ini, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 777.437 orang, yang terdiri dari 383.508 laki-laki dan 393.929 perempuan.
Seks ratio Kabupaten Kudus adalah sebesar 97,35 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Seks ratio terbesar di Kecamatan Undaan yakni sebesar 98,69 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kota Kudus yakni sebasar 94,60.
Wilayah Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, dan Kabupaten Demak di sebelah barat. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.
Sektor industri pengolahan berperan amat dominan dalam perekonomian Kabupaten Kudus. Kontribusi sektor ini bagi PDRB Kabupaten Kudus sebesar 58,89 persen. Jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 13.482 perusahaan yang terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Jati, dan Kaliwungu.
Sedangkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus mencapai 10.954 UMKM dengan konsentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Dilihat dari jenis industrinya, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri tembakau; industri percetakan, penerbitan, dan kertas; dan industri makanan dan minuman. Industri tembakau dan rokok di kabupaten ini memang memegang peranan penting yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 49.678 orang.
Letak Kabupaten Kudus di Jalur Pantai Utara Jawa Tengah mendukung berbagai sektor industri yang berkembang di wilayah ini. Wilayah terletak pada jalur transportasi yang sangat strategis, antara Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Kudus-Solo, serta daerah Segitiga Emas yang menghubungkan Jepara-Semarang-Surabaya, sehingga mempunyai prospek yang baik di bidang industri dan perdagangan.
Jeruk Pamelo
Pari Joto
Bordir
Objek Wisata Rahtawu
Air Rejenu
1 2 3 4 ... 6 Next >>http://www.promojateng-pemprovjateng.com
Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Hektare. Jumlah penduduk kabupaten ini, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 777.437 orang, yang terdiri dari 383.508 laki-laki dan 393.929 perempuan.
Seks ratio Kabupaten Kudus adalah sebesar 97,35 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Seks ratio terbesar di Kecamatan Undaan yakni sebesar 98,69 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kota Kudus yakni sebasar 94,60.
Wilayah Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, dan Kabupaten Demak di sebelah barat. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.
Sektor industri pengolahan berperan amat dominan dalam perekonomian Kabupaten Kudus. Kontribusi sektor ini bagi PDRB Kabupaten Kudus sebesar 58,89 persen. Jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 13.482 perusahaan yang terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Jati, dan Kaliwungu.
Sedangkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus mencapai 10.954 UMKM dengan konsentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Dilihat dari jenis industrinya, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri tembakau; industri percetakan, penerbitan, dan kertas; dan industri makanan dan minuman. Industri tembakau dan rokok di kabupaten ini memang memegang peranan penting yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 49.678 orang.
Letak Kabupaten Kudus di Jalur Pantai Utara Jawa Tengah mendukung berbagai sektor industri yang berkembang di wilayah ini. Wilayah terletak pada jalur transportasi yang sangat strategis, antara Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Kudus-Solo, serta daerah Segitiga Emas yang menghubungkan Jepara-Semarang-Surabaya, sehingga mempunyai prospek yang baik di bidang industri dan perdagangan.
Jeruk Pamelo
Ketika ada menjumpai buah jeruk pamelo,
ingatan anda akan tertuju pada jeruk bali, karena sepintas bentuk,
ukuran dan warna cukup mirip. Bedanya, pada ujung tandannya lebih
menonjol, dibanding dengan jeruk bali. Selain itu, rasa buahnya juga
lebih manis, sehingga layak ...
Pari Joto
Selain menjadi salah satu lumbung padi di wilayah Jateng, Kudus juga memiliki tanaman
khas berupa parijoto yang buahnya berkhasiat untuk memperlancar proses persalinan seseorang. Buah parijoto yang berbentuk bulat dengan warna merah keungu-unguan dan bagian ...
khas berupa parijoto yang buahnya berkhasiat untuk memperlancar proses persalinan seseorang. Buah parijoto yang berbentuk bulat dengan warna merah keungu-unguan dan bagian ...
Bordir
Bordir merupakan jenis kerajinan dari kain
yang diukir dengan menggunakan benang, untuk dijadikan sebagai bahan
pakaian dengan nilai seni tinggi. Kerajinan bordir Kudus telah menjadi
salah satu ciri khas untuk daerah ini. Desa Padurenan, Kecamatan Gebog,
Kudus, bahkan ...
Objek Wisata Rahtawu
Satu lagi wisata alam yang ditawarkan lereng
Gunung Muria di wilayah Kabupaten Kudus, yakni objek wisata Rahtawu.
Objek wisata alam yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota
Kudus ini menawarkan perpaduan antara keindahan wisata alam pegunungan
dan wisata ...
Air Rejenu
Objek wisata yang satu ini, terletak di atas
objek air terjun Montel. Tepatnya di Japan Utara yang dikenal dengan
Rejenu. Untuk mencapai lokasi, anda tidak perlu berjalan kaki karena
sudah tersedia jasa ojek dengan tarif yang cukup terjangkau dengan jarak
tempuh ...
1 2 3 4 ... 6 Next >>http://www.promojateng-pemprovjateng.com
Kudus Tetapkan Enam Desa Wisata
Kudus, 18/1 (ANTARA) - Enam desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi desa wisata, karena memiliki potensi yang mendukung.
"Keenam desa tersebut, yakni Desa Jepang (Kecamatan Mejobo), Loram (Kecamatan Jati), Padurenan (Gebog), dan Colo (Dawe), Wonosoco (Undaan), Kauman (Kota)," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus Hadi Sucipto melalui Kepala Bidang Pariwisata Sancaka Dwi Supani di Kudus, Rabu.
Ia mengatakan, keenam desa tersebut, tinggal menunggu surat keputusan (SK) bupati tentang status masing-masing desa sebagai desa wisata.
Sedangkan desa lain yang dikembangkan menjadi desa wisata, yakni Desa Kaliwungu (Kecamatan Kaliwungu), Terban dan Hadipolo (Jekulo), Kajar (Dawe), Rahtawu (Gebog), serta Purworejo (Bae).
Desa yang ditetapkan menjadi desa wisata tersebut, katanya, harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya, memiliki akses jalan yang memadai, penyediaan fasilitas 'homestay' bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa setempat, dan memiliki aktivitas kegiatan di bidang kerajinan maupun kesenian.
Selain itu, lanjut dia, desa wisata juga harus memiliki potensi wisata lokal yang dirayakan setiap setahun sekali.
Pengembangan desa wisata merupakan tindak lanjut dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk memberdayakan masyarakat di bidang wisata.
"Masyarakat diharapkan bisa mandiri dengan mengembangkan potensi wisata yang ada, sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar," ujarnya.
Meski demikian, dia menargetkan, pengembangan desa wisata di Kudus tidak harus bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan swadaya masyarakat.
Pada tahap awal, pengembangan desa wisata masih tetap membutuhkan dana stimulan, terutama kegiatan tahunan di masing-masing desa dalam menampilkan atraksi seni.
"Kami juga berencana melatih sejumlah warga tentang pengemasan cendera mata lokal yang layak dijual, seperti potensi batu yang dimiliki oleh Desa Terban," ujarnya.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu dididik tata cara memperlakukan wisatawan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing desa setempat.
Khusus untuk Desa Jepang, katanya, sudah mendapatkan bantuan dari Provinsi Jateng, berupa dua kios untuk memasarkan produk lokal desa setempat, sekaligus menjadi tempat pameran untuk proses pembuatan kerajinan yang menjadi andalan desa setempat.
Bupati Kudus Musthofa ketika menghadiri ritual air "salamun" atau air keselamatan untuk mendapatkan berkah di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Selasa (17/1) mendeklarasikan Desa Jepang sebagai desa wisata di Kudus.
"Kami berharap, kepala desa dan masyarakat setempat juga mendukung dengan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan selalu bersikap ramah terhadap setiap pengunjung serta tidak mengurangi adat kebiasaan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap, masyarakat juga bisa meningkatkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing hingga tingkat nasional.
SITUS PATI AYAM
Situs Patiayam
merupakan salah satu obyek wisata bernuansa purbakala yang terdapat di
Kudus, tepatnya di Desa Terban, di salah satu bukit gunung Muria.
Sebagai tempat yang mengandung fosil seperti diketahui bahwa gunung
Muria dahulu bergabung dengan pulau Jawa hanya selama zaman glasial,
yaitu sewaktu air laut surut. Dan sekarang bergabungnya gunung Muria
dengan pulau Jawa adalah karena adanya pelumpuran di sepanjang daratan
Semarang-Rembang. Di kaki selatan gunung Muria, terbentuk suatu pusat
erupsi yang tersendiri yaitu Patiayam. Di daerah tersebut ditemukan
endapan vulkano-sedomenter yang banyak mengandung fosil vertebrata yang
berumur kurang lebih sekitar 800.000 tahun.
Patiayam
berada di salah satu bukit gunung Muria, yaitu gunung Slumpit, terdapat
konkresi breksi vulkanik yang diikuti oleh puluhan materi pasir dan
lempung tufaan. Situs tersebut tak lain merupakan endapan purba hasil
letusan gunung Muria. Fosil-fosil yang berhasil ditemukan pada situs ini
adalah sisa-sisa manusia purba Homo Erectus berupa 1 buah gigi
prageraham bawah dan 7 buah pecahan tengkorak manusia, yang diternukan
oleh Dr. Yahdi Yain dari Geologi ITB Bandung pada tahun 1979. Temuan
lainnya berupa tulang belulang binatang purba antara lain : Stegodon
trigonochepalus (gajah purba), Elephas sp (sejenis Gajah), Rhinoceros
sondaicus (badak), Bos banteng (sejenis banteng), Crocodilus, sp
(buaya), Ceruus zwaani dan Cervus/Ydekkeri martim (sejenis Rusa)
Corvidae (Rusa), Chelonidae (Kura-Kura), Suidae (Babi Hutan), Tridacna
(Kerang laut), dan Hipopotamidae (Kudanil). Fosil-fosil yang ditemukan
di situs Patiayam ini memiliki keistimewaan, yaitu sebagian situs yang
ditemukan bersifat utuh.
Namun
walaupun begitu, menurut pemaparan Tim Balar, perawatan terhadap benda
bersejarah tersebut hingga saat ini masih kurang optimal terutama karena
belum tersedia tempat penyimpan berbagai benda itu secara memadai.
Sebagian benda itu, katanya, disimpan di kantor dinas terkait dan lainnya di rumah warga yang disewa untuk penyimpanan sementara waktu.
Sebagian benda itu, katanya, disimpan di kantor dinas terkait dan lainnya di rumah warga yang disewa untuk penyimpanan sementara waktu.
Oleh
karena itu, diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan solusi untuk
memecahkan masalah ini, demi kelangsungan Situs Patiayam agar bisa
setara dengan situs-situs purbakala lainnya seperti Situs Purbakala
Sangiran dan Cipari.
Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah
Tujuan dari kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan
otonomi daerah ini harus menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah dalam
seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, karena keterbatasan potensi pertanian dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah Daerah Kota, terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya pengembangan perekonomian daerah dimaksud harus senantiasa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat "terobosan (breakthrough)", dapat saja melenceng dari ketentuan peraturan perundangan. Meskipun secara akademik, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan yang disebut "Freies Ermessen", yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan ketentuan hukum tata negara, namun diskresi kewenangan ini tidak menjadi alasan penyimpangan terhadap koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena selain tingginya tingkat kemacetan lalu lintas terutama pada ibukota Provinsi, juga masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota untuk memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.
Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.
Kita pernah mengalami masa emas perkembangan pariwisata. Pada Tahun 1995, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, dengan perolehan devisa sekitar 15 milyar dollar AS, ketika ekspor kayu, tekstil, dan migas mengalami penurunan. Namun pasca tahun 1998, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak gejolak sosial politik dalam negeri, sehingga kunjungan wisatawan manca negara menurun drastis. Selain itu, peristiwa terorisme, Flu Burung, dan gangguan keamanan dalam negeri, turut berimplikasi terhadap menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, termasuk adanya kebijakan travel warning dari beberapa negara untuk berkunjung ke Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 20 pintu masuk, sejumlah 7 juta jiwa (naik sekitar 10,74 % dibandingkan tahun sebelumnya), dengan rata-rata tinggal selama 7-8 hari dan rata-rata pengeluaran sejumlah kurang lebih 995 US$ (tahun 2009). Data ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki kontribusi bermakna bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terutama bila dikaitkan dengan Sektor Perhotelan Dan Restoran.
Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.
Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajamen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD. Padahal dalam mengefektifkan manajemen kepariwisataan, diperlukan pemahaman yag tepat mengenai aktivitas ekonomi pasar dari para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dunia usaha dan masyarakat.
Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (seperti wisata budaya dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada di daerah.
Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya pengembangan kepariwisataan.
Bagi Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, karena keterbatasan potensi pertanian dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah Daerah Kota, terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya pengembangan perekonomian daerah dimaksud harus senantiasa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat "terobosan (breakthrough)", dapat saja melenceng dari ketentuan peraturan perundangan. Meskipun secara akademik, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan yang disebut "Freies Ermessen", yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan ketentuan hukum tata negara, namun diskresi kewenangan ini tidak menjadi alasan penyimpangan terhadap koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena selain tingginya tingkat kemacetan lalu lintas terutama pada ibukota Provinsi, juga masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota untuk memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.
Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.
Kita pernah mengalami masa emas perkembangan pariwisata. Pada Tahun 1995, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, dengan perolehan devisa sekitar 15 milyar dollar AS, ketika ekspor kayu, tekstil, dan migas mengalami penurunan. Namun pasca tahun 1998, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak gejolak sosial politik dalam negeri, sehingga kunjungan wisatawan manca negara menurun drastis. Selain itu, peristiwa terorisme, Flu Burung, dan gangguan keamanan dalam negeri, turut berimplikasi terhadap menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, termasuk adanya kebijakan travel warning dari beberapa negara untuk berkunjung ke Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 20 pintu masuk, sejumlah 7 juta jiwa (naik sekitar 10,74 % dibandingkan tahun sebelumnya), dengan rata-rata tinggal selama 7-8 hari dan rata-rata pengeluaran sejumlah kurang lebih 995 US$ (tahun 2009). Data ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki kontribusi bermakna bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terutama bila dikaitkan dengan Sektor Perhotelan Dan Restoran.
Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.
Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajamen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD. Padahal dalam mengefektifkan manajemen kepariwisataan, diperlukan pemahaman yag tepat mengenai aktivitas ekonomi pasar dari para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dunia usaha dan masyarakat.
Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (seperti wisata budaya dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada di daerah.
Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya pengembangan kepariwisataan.
Selasa, 16 Oktober 2012
Pengembangan Klaster Pariwisata Kota KUDUS
|
Pengembangan Klaster Pariwisata
Kota KUDUS
Oleh:Ardhi M Ridho |
Ledakan arus informasi dewasa ini yang ditandai dunia tanpa batas (borderless) melalui akses informasi secara ter-buka. Siklus intelijen kompetitif adalah suatu siklus pengo-lahan informasi secara bibliometrik untuk menghasilkan kajian keilmuan yang selanjutnya dapat dimanfa-atkan oleh pengambil kebijakan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sudah teruji sebelum diimplementasikan.
Seperti juga anggota klaster lainnya, peme-rintah harus berusaha untuk memaksimalkan manfaat kerja sama de-ngan menyediakan in-frastruktur yang ber-mutu tinggi, pendidi-kan, riset dan barang publik lainnya, sejauh hal tersebut layak dan dapat dibia-yai dari penerimaan pajak yang di-peroleh dari pengembangan klas-ter. 2. Pemerintah dapat membantu kegagalan koordinasi antar pe-serta klaster. Kegagalan koordinasi terjadi apabila para pelaku klaster tidak memahami cara mengorga-nisir tindakan bersama (joint ac-tion) karena tidak ada kepercayaan atau tidak ada kapasitas untuk ko-ordiner. Untuk mengatasi kegaga-lan koordinasi dalam tindakan im-plementasi klaster sangat diperlu-kan fasilitator klaster. Peran ini ha-nya dapat dilaksanakan oleh pe-merintah.
Peran dunia terhadap pengem-bangan klaster didorong oleh dua dasar wawasan: Pertama kembali ke prinsip dasar yaitu fokus kepem-betukan klaster berarti menekan-kan pada manfaat keterkaitan an-tar perusahaan, industri dan lem-baga-lembaga pendukung karena bagi pemerintah untuk memba-ngun sistem yang sedemikian kom-pleks lewat kebijakan terkadang sangat sulit dan memakan waktu yang terlalu lama sehingga seyog-yanya pemerintah mengambil pe-ran tidak langsung dan konsen-trasi pada upaya me-ngatasi kendala-ken-dala khusus untuk mencegah eksploitasi keterkaitan antar pela-ku usaha dengan lem-baga-lembaga lainnya yang saling merugikan. Kedua globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi akan menghapus hambatan arus pergerakan manusia, barang dan jasa serta meningkatkan konsen-trasi pada ketersediaan mutu. Un-tuk itu pembentukan klaster ke-giatan industri pariswisata di kota Manado harus memberikan ke-unggulan kompetitif untuk sektor ekonomi. Dengan demikian fokus terhadap klaster memerlukan pe-ngertian dan pengembangan dari suatu landasan ekonomi yang su-dah ada. Hal ini berarti harus mem-bangun dan memanfaatkan atri-but-atribut unik untuk mengem-bangkan ekonomi khusus.
REKOMENDASI PRIORITAS TIN-DAKAN
Peran spesifik pemerintah dae-rah dalam pengembangan klaster adalah mulai membuat rencana kecil untuk mendukung pencipta-an klaster lokal. Melalui skema se-macam ini akan jauh lebih efektif dan juga non-diskriminatif dalam menentukan sistem pembentukan klaster industri pariwisata tanpa mengeluarkan anggaran yang ba-nyak. Didalam sistem klaster yang berperan aktif adalah sektor swas-ta sehingga pemimpin klaster juga harus dari swasta. Pemerintah per-lu mengambil peran sebagai inisia-tor dan bukan sebagai katalis un-tuk mengorganisir aksi kerja bersa-ma. Untuk mendukung klasterisa-si industri pariwisata perlu meng-hadirkan focal point pusat riset klaster berbasis sistem intelijen kompetitif sehingga ketepatan me-todologi sesuai kebutuhan lokal maupun pengembangan klaster melalui joint project dengan pusat riset asing dapat terus dikem-bangkan.
Pengembangan klaster perlu me-libatkan banyak pelaku seperti in-dustri, perusahan, asosiasi-asosia-si bisnis, akademisi, komunitas, institusi pendukung dan pemerin-tah. Khusus untuk pemerintah lo-kal peran pentingnya: - Berpikir melampaui batas administratif. Klaster tidak dapat dirumuskan da-lam batas administratif birokarasi tetapi ditentukan oleh kepenti-ngan ekonomis para peserta klas-ter. Pengembangan infrastruktur dukungan lokal fokus pada kekua-tan spesifik setempat sambil mem-bagi pembiayaan lainnya kepada perencanaan di tingkat provinsi dengan pertimbangan keterkaitan dalam pengembangan klaster akan saling memberikan manfaat ganda antar sektor. - Menciptakan ling-kungan yang kondusif. Lingku-ngan yang kondusif sangat tergan-tung dari apakah pemerintah lokal mengambil atau tidak mengambil tindakan. Iklim investasi akan ber-kembang bila terjadi penyederha-naan peraturan dan prosedur ad-ministrasi yang lebih sederhana dan kebijakan yang aktif untuk me-narik investor baru dapat mendo-rong prospek pengembangan klas-ter akan terus tumbuh. - Membuat prioritas pengembangan klaster dalam perencanaan daerah. Dalam perencanaan pengembangan klas-ter sebaiknya dikaitkan dengan konsep pengembangan yang lebih luas dengan pendekatan klaster terpadu.
Jaringan klaster industri pariwi-sata merupakan mekanisme yang ampuh untuk mencapai sukses dalam lingkungan pasar dengan persaingan yang terus meningkat. Langkah kolaboratif yang melibat-kan pelaku usaha/swasta, lemba-ga pendukung publik, pemerintah dan masyarakat akan memberikan peluang untuk mengembangkan keunggulan lokal spesifik yang me-miliki daya saing pasar dalam satu kekuatan yang tergabung didalam klaster.(habis)
(Tulisan ini Disampaikan pada International Seminar Competitive Intelligence 3 Membawa Indonesia Menjadi Negara 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia 2025,
PAKUDJEMBARA
Training Workshop Online Travel Guide Book Untuk Pemasaran Pakudjembara
- Latar Belakang
Program
Pengembangan Ekonomi Lokal/Wilayah (Regional Economic Development – RED) diimplementasikan
di Jawa Tengah dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili
oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Pemerintah Jerman
yang diwakili oleh GIZ. Program RED mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam
mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Melalui pendekatan yang
komprehensif yang melibatkan swasta dan pemerintah berupaya untuk menciptakan
daya saing wilayah melalui peningkatan daya saing sektor terpilih di suatu
wilayah yang dapat berkontribusi akhirnya pada suatu pencipataan lapangan kerja
dan peningkatan pendapatan untuk dapat hidup secara layak.
Sejak
tahun 2011, sesuai dengan permintaan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Program
RED melakukan inisiasi intervensi di Wilayah Pakudjembara dengan fokus pada
pengembangan sektor pariwisata. Serangkaian proses perencanaan telah
dilaksanakan bersama dengan stakeholder di kabupaten dan provinsi guna
mengidentifikasi potensi, menyediakan basis data dan penyusunan strategi
wilayah.
Sebagai
tindak lanjut dari rekomendasi dari workshop baseline data serta strategi
wilayah, disepakati untuk melaksanakan kegiatan yang dapat dirasakan secara
langsung oleh stakeholder pariwisata di Wilayah Pakdujembara dalam jangka
pendek dan memiliki dampak dan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan
pariwisata di region / wilayah ini.
Pengembangan
pariwisata tidak bisa dilepaskan dari pengaruh faktor market demand (permintaan pasar). Untuk itu, stimulasi terhadap
permintaan pasar bagi sektor pariwisata menjadi sangat penting dan harus
didahulukan. Stimulasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu
diantaranya adalah: menyediakan informasi yang jelas, menarik, rinci dan selalu
terbarui (updated) melalui platform
yang saat ini semakin banyak orang menggunakannya, yaitu: internet. Berbagai atraksi dan aktivitas yang ada di daerah sangat sedikit sekali
dikenal oleh para turis dan industri pariwisata. Sangat sedikit sekali
informasi tentang atraksi & aktivitas di Pakudjembara yang tersedia baik di
internet atau di media cetak. Online
Travel Guide Book sebagai sebuah platform informasi yang memberikan
informasi jelas dalam rangka memasarkan pariwisata di sebuah daerah memiliki
potensi untuk membantu daerah / kabupten dalam memasarkan atraksi dan aktivitas
yang tersedia di dalamnya. Wikitravel
(http://wikitravel.org/en/Semarang),
ini adalah sebuah contoh Online Travel Guide Book yang bisa
dimanfaatkan untuk tujuan pemasaran pariwisata dan memudahkan akses ke
informasi priwisata.
Guna merealisasikan rekomendasi diatas, diperlukan untuk
diadakan sebuah pelatihan lokakarya (training
workshop) tentang Online Travel Guide
Book yang diadakan di setiap kabupaten.
- Tujuan:
Pertemuan ini bertujuan untuk:
·
Menyediakan informasi
tentang atraksi (a must see) dan aktivitas
(a must do) beserta informasi
pendukung lainnya di masing-masing kabupaten di Pakudjembara dengan menggunakan
platform internet.
·
Alih pengetahuan (transfer
of knowledge) sekaligus memberikan pengalaman (first hand experience) kepada insan pariwisata dalam mengelola Online Travel Guide Book, untuk
mendukung pemasaran pariwisata di kabupaten.
·
Mendorong terbentuknya kelompok kerja (task force) secara lintas sektoral yang mengupulkan
informasi dan foto untuk membuat online travel guide book dan nanti memperbarui (updating) isi dari Online
Travel Guide Book
- Hasil yang diharapkan
Keluaran yang diharapkan dari Training Workshop ini adalah:
- Proses pembuatan Online Travel Guide Book tentang masing-masing kabupaten di Pakudjembara yang tersedia secara online dimulai (kick off)
- Terbentuknya kelompok kerja (task force) secara lintas sektoral di tingkat kabupaten yang mampu megumpulkan segala macam informasi yang dibuthkan untunk online travel guide book.
- Metodologi
Dalam Training
Workshop ini menggunakan metodologi sebagai berikut:
- Presentasi
Yaitu sebuah
metode dimana pemateri memberikan informasi dan data kepada hadirin secara satu
arah yang mana di akhir dari sesi presentasi ini biasanya akan diadakan diskusi
dua arah (pemberi presentasi dengan peserta lokakarya) tentang materi yang
telah disampaikan yang dipandu oleh moderator acara.
- Diskusi
Adalah sebuah
metode pengelolaan pertemuan banyak orang untuk bersama-sama bekerja atas
sebuah atau beberapa topik dimana hasil keluarannya adalah beberapa rekomendasi
atau rencana kerja terkait topik-topik tersebut.
- Peserta:
Peserta Training
Workshop ini terdiri dari:
- Pemerintah Daerah yang bekerja di bidang pariwisata yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi & Informasi di kabupaten.
- Biro Perjalanan Wisata (tour operator & travel agent) di kabupaten.
- Hotel & Restoran di kabupaten.
- Pemandu Wisata (Tour Guide) di kabupaten.
- Sekolah-sekolah di bidang pariwisata, baik setingkat SMA/SMK atau Perguruan Tinggi (D1/D2/D3/S1/S2) di kabupaten.
- Photographer di kabupaten.
- Budayawan, Agamawan atau para pemerhati pariwisata dari masyarakat di kabupaten.
- Agenda & Tempat Pelaksanaan:
Hari, tanggal & waktu :
- Untuk Kabupaten Pati : Selasa, 23 Oktober 2012, di Hotel Gritary Perdana.
- Untuk Kabupaten Kudus : Kamis , 18 Oktober 2012, di Hotel Abbas
Waktu
|
Program
|
Penanggung Jawab
|
|
08.30 – 09.00
|
Registrasi peserta
|
FEDEP / Klaster Pariwisata kabupaten
|
|
09:00 – 09:45
|
Presentasi 1 tentang Online Travel Guide Book
|
GIZ-RED
|
|
09:45 – 10:30
|
Presentasi 2
tentang Online Travel Guidebook
|
GIZ-RED
|
|
10:30 – 11:45
|
Presentasi 3 tentang Online Travel Guidebook
|
GIZ-RED
|
|
11:45 – 12:00
|
Questions and aswers
|
GIZ-RED
|
|
12:00 – 13:00
|
Istirahat
& Makan siang
|
GIZ-RED
|
|
13:00 – 14:00
|
Pembentukan 3-4 kelopok kerja
|
GIZ-RED
|
|
14:00 – 14:30
|
Memperkanalkan instrumen untuk kelopok kerja
|
GIZ-RED
|
|
14:30 – 15:00
|
Menyusun
rencana follow-up dari training workshop ini.
|
GIZ-RED
|
|
15:00 – 15:30
|
Kesimpulan
dan penutup
|
||
- Pembiayaan:
·
Pembiayaan logistik pertemuan (misal: Snack/coffee break & makan siang) ditanggung oleh Klaster Pariwisata / FEDEP.
·
Materi, sewa tempat & narasumber oleh GIZ-RED.
·
Administrasi (misal: daftar
presensi, penerbitan undangan & penyebarannya, konfirmasi kehadiran peserta
dan moderator acara) oleh FEDEP / Klaster Pariwisata kabupaten.
·
Transportasi peserta ditanggung oleh masing-masing peserta
sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)